Komisi V DPR Papua ingin seleksi mahasiswa Otsus diperketat

41natan-pahabol-dan-rumaropenn
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol (kanan) dan Kepala Biro Otsus Provinsi Papua, Aryoko AF. Rumaropen

“Ke depan kami akan minta daftar nama-nama dan data anak yang mendapat beasiswa, karena dana itu untuk orang asli Papua kalangan menengah ke bawah,” kata Natan Pahabol kepada Jubi, akhir pekan kemarin.

Jayapura – Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, Natan Pahabol menyatakan pihaknya ingin seleksi mahasiswa Papua yang akan mendapat beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri dari dana Otonomi Khusus (Otsus) diperketat.

Ia mengatakan, mahasiswa yang akan kuliah di dalam dan luar negeri harus benar-benar anak asli Papua yang berhak mendapatkannya. Bukan anak para pejabat atau pihak lain yang tak berhak.

“Ke depan kami akan minta daftar nama-nama dan data anak yang mendapat beasiswa, karena dana itu untuk orang asli Papua kalangan menengah ke bawah,” kata Natan Pahabol kepada Jubi, akhir pekan kemarin.

Selain itu menurut Pahabol, pihaknya juga ingin yang nantinya lolos seleksi, karena benar-benar sesuai kemampuannya, bukan lantaran faktor tertentu.

“Kalau memang anak itu tak mampu jangan kirim (kuliah di luar daerah). Itu bukannya menolong, tapi justru membuat dia akan susah di tempat kuliah nantinya,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Otsus Provinsi Papua, Aryoko AF. Rumaropen mengatakan, pihaknya terus berupaya membenahi berbagai kekurangan terkait pengiriman mahasiswa Papua kuliah di luar daerah atau luar negeri.

Ia mengatakan, untuk mahasiswa Papua yang kuliah di dalam negeri, dapat diukur antara jumlah beasiswa dengan mahasiswa.

“Misalnya kalau kuliah di Uncen, masuk angkatan 2015, dapat diukur biaya hidup dan biaya kuliah setiap bulan selama tahun berjalan. Dapat dipertimbangkan kenaikan biayanya,” kata Rumaropen.

Namun untuk mahasiswa di luar negeri, pihaknya menggunakan proyeksi dengan angka tertinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan setiap tahun.

“Kalau di luar negeri angkanya harus pakai proyeksi tinggi. Tidak dapat ditentukan sama dari tahun pertama hingga tahun ke lima,” ucapnya. (*)