Relevansi Kiri di Papua

Pilipus-Robaha-1

Oleh; Pilipus Robaha

Mulai dari pemikiran Karl Marx yang klasik hingga Lenin, Stalin, Gramsci, Tan Malaka, Soekarno,  dan beberapa pemikir “kiri” hebat di dunia, saya pelajari secara otodidak dari buku-buku yang saya beli di toko buku, dan beberapanya lagi diberikan oleh seorang Bapak yang telah beruban rambut dan jenggotnya, tapi masih mudah dan bersemangat dalam berfikir, juga berzikir. Thank’s pak Sjafttari Wiranegara.

Perkenalan yang otodidak itu cukup merepotkan saya dalam menentukan pilihan. Apa kah saya harus jatuh cinta pada teori mereka dan berkorban demi teori mereka dalam panggung revolusi di Papua? Atau menolak jatuh cinta pada pandangan pertama? Mengingat saya tak punya soko guru marxis yang disebut sebagai “kiri” itu, dan jauh sebelum saya bertemu pandangan dengan teori kiri. Saya memiliki diktat Melanesia Trust, bacaan wajib bagi kader dan anggota organisasi serta pendidik Melanesia Trus yang siap mendidik kami dalam setiap dikpol-dikpol organisasi. sehingga sungguh merepotkan bagi saya dalam menentukan pilihan.

Namun Sebagai seorang aktivis, sungguh omong-kosong jika saya tidak jujur untuk mengatakan bawah kiri itu seksi. Dan, sebagai lelaki sejati, walau belum jatuh cinta sepenuhnya pada kiri yang seksi  itu, tapi saya cukup tergoda untuk menjadikannya sebagai senjata pembebasan di Papua plus Melanesia Trus.

Alasan dasar kenapa saya tergoda untuk menjadikan marxisme yang adalah senjata kaum buruh untuk melawan kapitalis, dan juga sebagai senjata untuk pembebasan rakyat Papua dari penjajahan negara Indonesia, bukan saja dikarenakan imprealisme yang adalah imperium dari kapitalisme telah bertahkta di Bumi Cendrawasih, dan pula bukan karena Melanesia Trus tidak seksi. Melainkan, karena kiri yang seksi itu memahami kitong orang asli Papua secara kesatuan dari Sorong sampai Merauke sebagai satu bangsa. Melanesia Trus pun demikian. Tapi inilah dasar mengapa saya merasa marxis itu relevan juga untuk dijadikan senjata gerakan pembebasan di Papua. Mengingat relevansi saja tidak cukup tanpa dasar untuk meletakan  relevansi itu sendiri, atau ibarat kitong tidak bisa bangun rumah permanen tanpa fondasi.

“Kiri” mampu mengenal kitong sebagai satu bangsa sendiri yang berbeda dengan bangsa Indonesia dapat dilihat pada artikel marxis Rusia, Stalin yang berjudul “Marxism and the National Quetion”.

“Sebuah bangsa adalah suatu komunitas orang-orang yang stabil, terbukti/ternyatakan secara historis, terbentuk di atas basis kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi, dan make-up psikologis. (STALIN, 1913:307) Dan, …Sebuah bangsa bukan semata-mata sebuah kategori historis, tetapi sebuah ketegori historis milik dari sebuah masa (epoch) tertentu, yaitu masa bangkitnya kapitalisme.” (STALIN, 1913:313)

Kitong yang mendiami land of Paradise dari Sorong sampai Merauke adalah sebuah bangsa sebagaimana dikatakan oleh Stalin. Karena kitong bukanlah komunitas orang-orang pada masa perbudakan atau feodelisme yang terbangun atas penaklukan-penaklukan satu klan dengan klan yang lain. Hingga penaklukan berikutnya. Juga, bukan kategori rasial, berdasarkan kesamaan rupa dan bentuk fisik.

Tapi, Kitong adalah sebuah bangsa, sebab kitong merupakan sebuah komunitas yang relatif stabil yang terbentuk hanya setelah masuknya injil di Pulau Mansiman-Mnukwar 5 Februari 1855 sebagai perintis masuknya kapitalisme melalui penjajahan Belanda hingga Indonesia.

Dan, masih ada beberapa pemahaman atau penilaian dari marxisme yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyatakan kitong ini siapa secara kesatuan dari Sorong-Merauke. Seperti; dari segi bahasa, wilayah, kesamaan proses ekonomi; kohesi ekonomi, kesamaan make-up psikologis yang termanifestasi dalam kesamaan budaya, dan definisi total yang dapat membenarkan kitong sebagai sebuah bangsa. Sehingga kitong dapat menuntut kitong pu hak sebagai sebuah bangsa kepada bangsa Indonesia untuk merdeka sebagaimana bunyi  materi dalam mukadima UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dasar kalau “kiri” atau Marxisme itu relevan adalah karena kiri dapat melihat kitong sebagai sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Dan bukan sebaliknya, hendak mau melihat kita sebagai bangsa terhilang dari dua belas suku Israel. Seperti yang Zionkids dong bilang. Atau hendak menganggap kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Pula menurut saya, yang tergoda dengan pandangan pertama ketika beradu pandangan dengan teori kiri secara otodidak. Bahwa, jika kitong melihat marxisme sebagai pisau analisis atau alat bedah kehidupan sosial secara teori belaka. Maka kitong menghilangkan tujuan dari penemuan Karl Marx, bapak marxisme. Yang hidupnya terlunta-lunta hanya demi menyelamatkan buruh sedunia yang tereksploitasi dalam sistem yang mendewakan uang ketimbang menghormati manusia, yakni sistem Kapitalisme.

Jika kitong melihat marxisme sebagai teori gerakan pembebasan yang radikal dan revolusioner sebagaimana marxis asal Italia, sebagaimana Antonio Gramsci dalam memandang warisan pemikiran Marx. Maka kitong tidak akan melihat marxisme sebagai lembaga dogma semi-releji atau kebenaran yang absolut, melainkan memandangnya sebagai suatu aliran ide-ide yang senantiasa hidup, berkembang, dan dapat diperbaharui berdasarkan konteks. Sehingga kitong pun dapat menerapkan teori marxis seperti sang proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir Seokarno, serta Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka dalam mendidik rakyat dan bangsa Indonesia dengan teori marxis yang telah di “bunglongkan” berdasarkan konteks untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Relevansi Marxis di Papua

Agar orang Papua bisa keluar dari “ketiak” negara dan menciptakan sejarahnya (baca negaranya) sendiri. Maka, organisasi-organisasi sipil yang berwatak atau pun bernurani nasionalisme Papua dan organisasi-organisasi pembebasan di Papua harus membangun hegemonynya sendiri. Sebagai kanter hegemony penguasa atau membuat blok historisnya seperti kata Gramsci. Lalu menciptakan aksi massa yang revolusioner juga terencana, terorganisir, dan terpimpim untuk menciptakan sejarahnya sendiri.

Negara dan wataknya dalam upaya melanggengkan kekuasan dan kedaulatannya di Papua, jika disandingkan dengan gagasan-gagasan politik Gramsci dalam kumpulan catatannya “Selection from the Prison Notebooks” yang ditulis selama dia di penjara. Maka, tampak apa yang dimaksud Gramsci tentang hegemony, dan itu serupa dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua.

Kepatuhan diciptakan negara dengan cara persuasif untuk melanggengkan kekuasaannya, sebagai kelas penguasa di Bumi Cenderawsih melalui produk-produk hukum, maklumat Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) dan kebijakan negara (Otsus, UP4B, transmigrasi, pembagian sertifikat tanah, perayaan hari-hari nasional, dll). Selain itu juga digunakan alat kekerasan (TNI/POLRI) untuk menekan ideologi rakyat Papua secara kekerasan agar tunduk dibawah ketiak negara. Hal ini sama seperti titik awal pandangan Gramsci tentang hegemony.

Titik awal pandangan-pandagan Gramsci tentang hegemony, menurut Roger Simon dalam buku “gagasan-gagasan politik Gramsci” adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasif. Sebelasduabelas dengan watak negara di Papua hari ini.

Hemat saya, bahwa selama belum ada theologi pemberontakan (pembebasan) di Tanah Papua–tanah yang diklaim sebagai tanah injil. Maka selama itu pula, hanya “si kiri” yang seksi itu saja yang mampu menelanjangi kapitalisme dari jubah kebesarannya secara ilmiah dengan ketuntasan dan ketajaman yang tajam. Sehingga marxisme bukan saja relevan secara ilmiah untuk menganalisis perkembangan ekonomi politik yang memperbudak manusia  di  Papua hari ini dan nanti.

Tapi juga relevan untuk dijadikan sebagai senjata gerakan kiri dan pembebasan di Papua. Mengingat sudah ada perusahan-perusahan raksasa di dunia yang beroperasi di Papua dengan jumlah buruh ribuan. Misalkan PT. Freeport Indonesia yang mempekerjakan 7.000 karyawan reguler, termaksud 126 tenaga kerja asing. Disamping itu, PTFI juga menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja yang berasal dari kontraktor yang disewa.

“Jumlahnya sangat terukur. Saat ini setiap pekerja di PTFI 29.000 orang. 7.000 karyawan reguler dan dari 7.000 hanya 126 saja orang asing” Kata EVP Human Resources and Security PTFI, Achmad Ardianto di Tembagapura Mimika. Detikfinance, Kamis (26/4/2018).

Sementara BP Tangguh Migas di Kabupaten Bintuni-Papua Barat mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan di proyek konstruksi Tangguh, sebanyak 30%-nya adalah orang Papua. Ini baru di kontruksi Tangguh.

“Dari sekitar 7.000 karyawan di proyek konstruksi Tangguh, sebanyak 30%-nya adalah orang Papua. Mereka anak-anak muda yang baru lulus sekolah untuk dilatih dan dibina,” ujar Amien Sunaryadi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) kepada Bisnis.com, Rabu (31/ Januari/2018)

Dan jika ditambah pekerja di MIFE ketika nanti beroperasi. Maka sudah pasti akan ada berjuta-juta buruh di Papua. MIFE sendiri kemungkinan akan mempekerjakan ± satu juta manusia sebagai pekerja di lahan seluas 1,2 juta hektar siap pakai. Dan setiap satu hektar itu membutuhkan satu orang pekerja, seperti kata Jokowi, ketika bertemu masyarakat pemilik tanah ulayat di Merauke. MIFE akan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua di Merauke.

Catatan saya

Setelah membaca apa yang diabadikan oleh Gramsci dalam “Selection from the Prison Notebooks” yang diterjemahkan dan ditafsirkan oleh A Pozzolini dalam “Pijar-Pijar Pemikiran Gramsci” dan “gagasan-gagasan politik Gramsci” yang ditulis oleh Roger Simon. Sebuah kesimpulan pribadi lahir, bahwa memang marxisme relevan di Papua.

Selain marxisme menguatkan kitong dalam pendekatan kajian post-kolonial, mengingat bukan saja Indonesia yang tidak mau mengakui dirinya sebagai kolonialisme, tapi generasi kita sendiri tidak mengakui keberadaan negara Indonesia di Papua sebagai kolonialisme. Padahal kitong tahu bahwa salah satu capaian tertinggi dalam revolusi pembebasan adalah kitong mampu membuat penguasa mengakui bahwa keberadaan dirinya adalah sebagai penjajah atau kolonial. Dan untuk memaksa negara mengakui dirinya penjajah. kitong secara sadar tidak boleh tunduk dan patuh  kepada negara.

Ketika kitong tunduk dan patuh serta menyerahakan kitong pu ideologi kepada kolonial secara sadar. Saat itu juga kitong mengijinkan kitong pu diri dan tanah dijajah. Karena bagaimana kitong mau bilang Indonesia itu kolonial? Sedangkan kitong OAP yang memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia lebih banyak dari yang tidak punya. Pula, bagaimana kitong  mau bilang Indonesia penjajah sedangkan kitong OAP tidak sedikit yang berburu dong pu kartu kuning/kartu tanda pencari kerja dalam negara Indonesia. Bahkan kitong aktivis sendiri pun punya Kartu Tanda Penduduk yang sah sebagai warga negara Indonesia. gilanya lagi, ada yang menjadi “JUBIR” dari partai nasional milik kolonialisme.

Namun kitong tetap rasional dan kembali ke masing-masing pribadi sebagai orang-orang yang terpanggil untuk membebaskan bangsa kita. Apakah mau menggunakan teori marxis sebagai pisau bedah yang habis di ruang teori? Ataukah mau menggunakanya sebagai teori yang melandasi gerakan atau praxis pembebasan di Papua? Atau mau menggunakan keduanya; marxisme dan post-kolonial sebagai semang yang mengimbangi bodi (badan) perahu yang kita miliki untuk menyebrangi lautan revolusi menuju daratan kemerdekaan? Tergantung. Mengingat tahapan perkembangan masyarakat kita tidak mengalami perubahan yang bertahap sebagaimana tahapan perkembangan masyarakat dunia yang diteorikan sebagai sejarah revolusi sosial di Eropa, benua dimana Marxisme lahir. Serta tidak sekembar dalam objek pengamatan. Hanya sistem yang menindas objek yang diamati di sana (Eropa) dan di sini (Papua) itu sama, Kapitalisme.

Pula, kita di Papua tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan individual yang dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang disengaja oleh Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Juga, lingkungan lokal kita yang membentuk kadar dan tingkat daya tangkap terhadap sesuatu yang kita terima, yang juga sangat terbatas, tidak pernah penuh dan sempurna. Sehingga persepsi dan interpretasi kita tetang sesuatu yang relevan atau tidak relevan tidak sama, berbeda satu sama lain. Plus tidak punya konsep ilmiah untuk pembebasan. Thank’s. Salam Pemberontakan.

Kobar,  10 Agustus 2018

)*Penulis Adalah Aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA)