Detik-detik jelang referendum Kaledonia Baru

37pasifik-2
Kampanye untuk referendum kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis. – RNZI/ Michael Parsons

Para pemilih akan menghadiri tempat pemungutan suara berkat ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Nouméa – roadmap tahun 1998, yang telah menentukan jalur institusional di wilayah itu dan berakhir dengan referendum ini.

Kaledonia — Referendum kemerdekaan Kaledonia Baru minggu mendatang diperkirakan akan melanjutkan status quo, Perdana Menteri Prancis mengatakan kepada Majelis Nasional di Paris, bahwa dia tidak percaya akan hasil survei apa pun yang diumumkan sebelum pelaksanaan.

Belum ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa para pemilih Kaledonia Baru cenderung memilih kemerdekaan, namun mereka akan ditanyai, apakah mereka ingin Kaledonia Baru memiliki kedaulatan penuh dan merdeka.

Para pemilih akan menghadiri tempat pemungutan suara berkat ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Nouméa – roadmap tahun 1998, yang telah menentukan jalur institusional di wilayah itu dan berakhir dengan referendum ini. Pemungutan suara dibatasi untuk 174.000 orang, terdiri dari penduduk pribumi Kanak dan penduduk yang tinggal tetap di Kaledonia Baru sejak tahun 1994.

Alain Christnacht, salah satu perancang kesepakatan itu mengatakan kepada kantor berita AFP, hanya sedikit penduduk non-Kanak yang diperkirakan akan memilih merdeka dan, bahkan jika semua orang Kanak memilih merdeka, mereka akan gagal karena minoritas suara.

Perjanjian itu, yang juga mengatur prosesi perpindahan kekuasaan bertahap dari Paris ke Nouméa, dicapai antara partai anti-kemerdekaan, RPCR, dan partai pro-kemerdekaan, FLNKS, dan memberikan kewenangan kepada Kongres Kaledonia Baru, agar meminta pemungutan suara tersebut dilakukan kapan saja setelah tahun 2014.
Namun, rasa lapar akan referendum telah menyusut setelah bertahun-tahun, sebagian disebabkan oleh sistem pembagian kekuasaan di bawah Perjanjian Nouméa, yang telah membantu menjaga perdamaian karena sentimen yang diinginkan semua pihak adalah untuk mencoba menghindari lagi semua persoalan pada tahun 1980-an.
Dengan serangkaian pemerintahan Prancis, dari tahun ke tahun, bersikeras agar referendum itu tetap diadakan, dan kelompok pro-kemerdekaan memiliki komitmen yang sama, meskipun prospek untuk pihak ini tampaknya muram, tanggal 4 November ditetapkan pada suatu pertemuan di Paris pada Maret tahun ini.

Perpindahan kekuasaan dan status quo
Pemungutan suara ini memiliki tiga aspek. Jika suara pro-kemerdekaan menang, Prancis akan memindahkan kekuasaan yang tersisa ke Pemerintah Kaledonia Baru. Wewenang ini mencakup pertahanan, keamanan dalam negeri/kepolisian, peradilan, kebijakan moneter, dan urusan luar negeri. Kedua, Kaledonia Baru akan menjadi negara berdaulat dan diizinkan untuk mendaftar menjadi anggota PBB. Dan ketiga, kewarganegaraan Kaledonia Baru akan dibuat.

Dengan memilih kemerdekaan, periode transisi untuk memungkinkan deklarasi kemerdekaan resmi diperkirakan dapat dilakukan pada 2021.

FLNKS telah menjabarkan visinya, mengusulkan untuk mengganti nama negara itu menjadi Kaledonia Baru Kanaky, dan menggunakan bendera FLNKS sebagai bendera nasional. FLNKS menyarankan pembentukan suatu republik multi-budaya dan sekuler, sesuai dengan permohonan dekolonaissi yang diserahkan kepada PBB pada tahun 1986, ketika Kaledonia Baru dimasukkan kembali dalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri PBB.

Rencananya adalah untuk menyusun konstitusi oleh sebuah majelis, yang terdiri dari semua pihak yang relevan dan untuk diadopsi oleh rakyat. FLNKS ingin membubarkan Kongres yang ada saat ini, dan menggantikannya dengan suatu majelis nasional yang mencakup anggota-anggota yang dipilih, untuk majelis tingkat provinsi dan perwakilan dari dewan-dewan adat. Provinsi-provinsi akan memilih presiden negara itu, sementara majelis nasional akan memilih pemerintah yang akan diusulkan oleh presiden.

Untuk keamanan dalam negeri, pasukan kepolisian akan dibentuk, menggabungkan kewenangan yang saat ini dipegang oleh kepolisian nasional dan kota serta para gendarmes. Sistem pengadilan tiga tingkat juga akan dibentuk, termasuk Mahkamah Agung, yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang sekarang dipegang oleh tiga pengadilan tinggi Prancis.

Kaledonia Baru Kanaky akan berupaya menjadi anggota PBB, membentuk angkatan bersenjatanya sendiri, dan memulai kerja sama bidang pertahanan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya dan Prancis untuk melindungi zona ekonomi eksklusifnya.

Sementara itu, bagi pemerintah Prancis, jika suara pro-merdeka kalah berarti kembali ke status quo.
Namun, ini juga berarti bahwa salah satu ketentuan Perjanjian Nouméa berlaku, dimana Prancis diwajibkan mengizinkan dua referendum kemerdekaan lagi di tahun 2022, jika sepertiga anggota Kongres meminta hal ini.
Pihak anti-merdeka membujuk pemilih dengan mengingatkan mereka akan berbagai keuntungan menjadi bagian dari Prancis, termasuk perlindungan oleh suatu negara besar. Mereka memperingatkan bahwa tanpa Prancis, Kaledonia Baru bisa menjadi ‘provinsi Tiongkok’.

Blok anti-kemerdekaan menekankan bahwa dukungan keuangan dari Prancislah, yang selama ini telah memungkinkan adanya pelayanan sosial yang jauh lebih berkualitas, dibandingkan dengan yang tersedia di negara-negara Melanesia tetangganya.

Dukungan terbatas untuk negara baru
Di luar negeri, dukungan untuk kemerdekaan Kaledonia Baru pun bermunculan, dan datang, terutama, dari Catalunya di Spanyol, Korsika, Papua Barat, dan kelompok pro-kemerdekaan Polinesia Prancis, Tavini Huiraatira.
Forum Kepulauan Pasifik (PIF), yang pada tahun 1980-an merupakan pendukung kukuh Kaledonia Baru merdeka, telah berkurang dalam dukungannya, dan Melanesian Spearhead Group pun bungkam.

Tidak ada partai politik di Prancis yang secara terbuka mendukung kemerdekaan, sementara Partai Republik dan partai National Rally, yang sebelumnya dikenal National Front, berkampanye agar Kaledonia Baru tetap berada di bawah Prancis. Hal ini kontras dengan jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh televisi Prancis yang menemukan bahwa di Prancis, hampir dua pertiga responden menilai kemerdekaan Kaledonia Baru sebagai sesuatu yang ‘baik’ atau ‘sangat baik’.

Menjelang pelaksanaan referendum, komisi pemantau resmi, terdiri dari sekelompok hakim dan wakil dari pengadilan administratif dan konstitusi utama Prancis, telah didatangkan dan akan mengawasi hampir 300 TPS, sementara pengamat PBB akan menyediakan tim pemantau tambahan.

Dalam sebuah wawancara dengan RNZ pada tahun 2013, Presiden Kaledonia Baru saat itu, Harold Martin, memperingatkan agar Kaledonia Baru tidak melaksanakan referendum.

“Selama bertahun-tahun ini, orang-orang Kaledonia baru telah terbukti bisa mencapai persetujuan dalam segala hal, namun tidak pernah tentang masalah kemerdekaan,” katanya.

Hasil referendum akan diumumkan pada tanggal 5 November mendatang dan Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, akan berada di Nouméa untuk membahasnya. (*)

One thought on “Detik-detik jelang referendum Kaledonia Baru”

Komentar ditutup.