Apa kata mereka sahabat-sahabat Non Papua tentang Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua

Bp. Socrates Sofyan Yoman 20181106_013035

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Ketika rakyat dan bangsa West Papua bersuara demi memperjuangkan, keadilan, martabat bangsanya, masa depan mereka di atas tanah leluhur, dan juga melawan kejahatan, kekerasan, kekejaman dan ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan penguasa Indonesia yang menduduki dan menjajah West Papua, rakyat West Papua langsung diberikan stigma anggota OPM, separatis dan makar. Mitos terbaru hasil kreasi dan inovasi TNI/Polri di era ini ialah KKSB.

Memang watak para kolonial ialah anti/musuh keadilan, perdamaian dan kebenaran. Para kolonial sadar dan tahu bahwa sesungguhnya mereka salah dan penjajah. Sering terjadi ialah bawahannya selalu melawan hati nurani mereka sendiri. Mereka tahu mana yang benar dan salah/ jahat, tapi apa dayanya untuk melawan perintah atasan.

Para pembaca setia belum banyak tahu bagaimana ungkapan hati nurani kemanusiaan dari sahabat-sahabat bukan asal dari West Papua. Dalam upaya mengungkapkan pernyataan iman dan hati nurani mereka, penulis menurunkan artikel ini dengan topik: Apa Kata Mereka/Sahabat-Sahabat Non Papua Tentang Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua?

2. Apa Kata Mereka

Jumlahnya cukup banyak, dari puluhan, ratusan bahkan ribuan orang, penulis memilih hanya beberapa orang saja sebagai contoh.

Robin Osborne menuturkan:

“Saya bukanlah satu-satunya peneliti yang menyimpulkan bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam Indonesia berdasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih Pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional” (Osborne: Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat, 2001, hal.xxii).

2.2. Dr. George Junus Aditjondro menegaskan:

“Dari kata mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali” (Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012; hal. 116).

2.3. Amiruddin al Rahab dalam bukunya: Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme (2010) mengabadikan:

“Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintah militer (hal. 42). Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi representasi Indonesia bertahun-tahun di Papua.

Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti yang sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI” (hal. 43).

2.4. Frof. Dr. Franz Magnis-Suseno membenarkan kekejaman & kejahatan pemerintah Indonesia terhadap rakyat & bangsa West Papua.

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak berdab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia” (hal. 255) …kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang BIADAB, bangsa PEMBUNUH orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam” (hal. 257, Sumber: Kebangsaan, Demokrasi? Pluralisme, 2015).

2.5. Dr. Veronika Kusumaryati menghadirkan judul Disertasinya Doktornya: Ethnography of a Colonial Present: History, Experience, And Political Consciousness in West Papua: ” Indonesia kolonial masa kini & tumbuhnya kesadaran politik anti-kolonial di Papua Barat” (2018).

2.6. Pastor Biru Kira dalam bukunya: “Bergerak Menjadi Papua” mengemukakan beberapa pokok masalah yang merupakan ancaman nyata bangsa West Papua.

“Migrasi yang tak terkendali dari luar masuk ke Papua. Proses Indonesianisasi yang mengikuti dibelakangnya gejala-gejala Islamisasi dan Jawanisasi di daerah yang mayoritas Kriaten di Timur. Pelanggaran berat HAM, seperti: diskriminasi, rasisme, penyiksaan, pembunuhan oleh pihak militer Indonesia kepada masyarakat asli Papua…” (Kira: 2018, hal. 137-138).

2.7. Mr. Juan Mendez, Penasihat Khusus Sekjen PBB Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis Penduduk Asli membenarkan:

“Papua Barat adalah suatu wilayah yang sangat memprihatinkan kerena penduduk pribumi dalam keadaan bahaya pemusnahan” ( Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal. 246).

2.8. Dr. George Junus Aditjondro:

“Persoalan di Papua sudah sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain mengikuti gejolak tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan Referendum. Dan secepatnya Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua. Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak” (Komentar di Kantor Kontras Jakarta, Kamis, 11 November 2011, dibaca dalam buku: Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal.247).

2.9. Uskup Desmond Tutu:

“Orang-orang di Papua Barat telah dikhianati hak-hak dasar mereka, termasuk hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri. Teriakan mereka untuk keadilan dan kebebasan telah jatuh pada telinga-telinga tuli di Jakarta. Saya akan bersama mereka dalam doa saya tentang kebutuhan mereka.”

( Yoman: Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah & Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri, 2008, hal. 149). *(

Waa….

Ita Wakhu Purom, 6/11/2018; 02:12AM.